8.00 - 17.00

Senin - Jum'at

021 82413936

Hubungi Kami Untuk Konsultasi

Wawasan

Perkawinan Non Muslim Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

PENDAHULUAN Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 […]

Perkawinan Non Muslim Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Read More »

Analisis Terhadap TAP MPR RI No. 1 Tahun 2003 Sebagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam konstitusi di Indonesia, demokrasi selalu menjadi pijakan dasar ketika membahas eksistensi lembaga perwakilan. Dalam tatanan norma paling tinggi pun, Pancasila sebagai philosophische grondslaag di Indonesia telah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilarnya melalui sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Adanya

Analisis Terhadap TAP MPR RI No. 1 Tahun 2003 Sebagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Read More »

Pandangan Sosiological Jurisprudence Terhadap Hak Terdakwa di Persidangan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berbicara mengenai hukum akan banyak ditemui konsep dari hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep yang mana bergantung pada konsep yang dipakai apakah konsep doktrinal (normatif) atau konsep hukum yang

Pandangan Sosiological Jurisprudence Terhadap Hak Terdakwa di Persidangan Read More »

Upaya Hukum Terhadap Badan Atau Perorangan Yang Menggunakan Merek Yang Telah Terdaftar

Pertanyaan: Terhadap pihak lain yang menggunakan Merek yang telah terdaftar, upaya hukum apa yang dapat dilakukan? PENGERTIAN Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti Merek yang saat ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam pasal 1 angka (1) berbunyi: “Merek adalah tanda yang

Upaya Hukum Terhadap Badan Atau Perorangan Yang Menggunakan Merek Yang Telah Terdaftar Read More »

Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana)

LATAR BELAKANG: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap

Penerapan Sanksi Terhadap Perusahaan Yang Melakukan Pencemaran Lingkungan Hidup Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Ditinjau Dari Aspek Hukum Administrasi dan Hukum Pidana) Read More »

Pengajuan Itsbat Nikah (Bagi WNI Beragama Islam)Terhadap Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dunia Oleh Anaknya dan Implikasinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut

Pengajuan Itsbat Nikah (Bagi WNI Beragama Islam)Terhadap Orang Tua Yang Sudah Meninggal Dunia Oleh Anaknya dan Implikasinya Menurut Peraturan Perundang-Undangan Read More »

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action)

Gugatan perwakilan kelompok diatur secara formil pada tahun 2002 dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI No. 1 Tahun 2002 pada tanggal 26 April 2002. PERMA tersebut mengatur tentang Gugatan yang diajukan secara kelompok salah satunya adalah class action. Pengertian class action berdasarkan PERMA RI Nomor 1 Tahun 2002 adalah suatu cara pengajuan gugatan dalam

Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Read More »

Haruskah Ada Sanksi Pidana Ditengah Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID -19)

Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemic dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit sebagaimana yang tertulis dalam Surat Edaran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.01/MENKES/202/2020 tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19). Wabah Covid-19 sendiri bukan lagi menjadi kekhawatiran dari rakyat Indonesia

Haruskah Ada Sanksi Pidana Ditengah Wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) Read More »