Mendampingi Penyidik Kepolisian Daerah di Wilayah Sumatera Untuk Melakukan Pemeriksaan Produk Yang Menggunakan Merek Milik Klien

Kegiatan Penyuluhan Terhadap Toko/Bengkel Untuk Pencegahan Oli Palsu Didampingi Kepolisian Resor di Wilayah Sumatera

Berdialog Dengan Perwakilan Komnas HAM Terkait Tanah di Desa Dangdang

Analisis Terhadap TAP MPR RI No. 1 Tahun 2003 Sebagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam konstitusi di Indonesia, demokrasi selalu menjadi pijakan dasar ketika membahas eksistensi lembaga perwakilan. Dalam tatanan norma paling tinggi pun, Pancasila sebagai philosophische grondslaag di Indonesia telah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilarnya melalui sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Adanya […]

Pandangan Sosiological Jurisprudence Terhadap Hak Terdakwa di Persidangan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berbicara mengenai hukum akan banyak ditemui konsep dari hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep yang mana bergantung pada konsep yang dipakai apakah konsep doktrinal (normatif) atau konsep hukum yang […]

Penyuluhan Kepada Toko/Bengkel Penjual Pelumas Didampingi Kepolisian Daerah

Upaya Hukum Terhadap Badan Atau Perorangan Yang Menggunakan Merek Yang Telah Terdaftar

Pertanyaan: Terhadap pihak lain yang menggunakan Merek yang telah terdaftar, upaya hukum apa yang dapat dilakukan? PENGERTIAN Sebelum menjawab pertanyaan tersebut perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti Merek yang saat ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dalam pasal 1 angka (1) berbunyi: “Merek adalah tanda yang […]