briefcase-clock

08.00 - 17.00 WIB

Senin - Jumat

(021) 824-13936

Hubungi Kami!

Presumption Of Innocence

Sekalipun seseorang telah dinyatakan sebagai terdakwa, selama belum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka janganlah menghakimi seseorang sebagai pelaku kejahatan, karena sejatinya yang diadili di pengadilan belum tentu divonis bersalah (terpidana). Setiap warga Negara berhak mendapatkan kedudukan yang sama dimata hukum termasuk bagi tersangka/terdakwa mendapatkan haknya untuk dapat membela diri, bantuan hukum, dan […]

Analisis Terhadap TAP MPR RI No. 1 Tahun 2003 Sebagai Jenis Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Sebagai konsekuensi dari dianutnya paham kedaulatan rakyat dalam konstitusi di Indonesia, demokrasi selalu menjadi pijakan dasar ketika membahas eksistensi lembaga perwakilan. Dalam tatanan norma paling tinggi pun, Pancasila sebagai philosophische grondslaag di Indonesia telah menjadikan kedaulatan rakyat sebagai salah satu pilarnya melalui sila ke-4 yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Adanya […]

Pandangan Sosiological Jurisprudence Terhadap Hak Terdakwa di Persidangan

Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum, hal tersebut termuat dalam UUD 1945. Oleh karena itu, semua rakyat Indonesia mendapat perlakuan yang sama di mata hukum. Berbicara mengenai hukum akan banyak ditemui konsep dari hukum itu sendiri. Menemukan hukum sebagai konsep yang mana bergantung pada konsep yang dipakai apakah konsep doktrinal (normatif) atau konsep hukum yang […]